Sabtu, 12 Januari 2013

Keamanan dan Sistem Politik : Kudeta Militer Philipina terhadap Presiden Gloria Macapagal Arroyo 2007


Keamanan dan Sistem Politik : Kudeta Militer Philipina terhadap
Presiden Gloria Macapagal Arroyo 2007

oleh : Azizah Syiami Mutik (F1I011015)

BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Isu-isu keamanan dewasa ini tidak hanya terpusat pada keamanan tradisional, tetapi telah merambah aspek kehidupan lainnya seperti politik, sosial, budaya, lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dalam makalah ini akan dibahas hubungan keamanan dan sistem politik dengan studi kasus Kudeta Militer Philipina terhadap Gloria Macapagal Arroyo pada 2007.
Dunia perpolitikan nasional Philipina berulangkali diwarnai kudeta, bahkan sebelum Presiden Gloria Magapagal Arroyo duduk sebagai pemimpin Philipina. Presiden Philipina sebelumnya yaitu Joseph Estrada pun tumbang setelah dihantam kudeta pada 2001 saat dirinya terlibat banyak kasus korupsi. Setelah itu kepemimpinan Philipina dipegang oleh Arroyo sejak 2001. Meski kedudukan Arroyo didukung oleh masyarakat luas dan militer, namun tidak menutup adanya kemungkinan kudeta.
Pada 2003 silam muncul kembali kudeta dari beberapa aktor politik dan militer yang menginginkan turunnya Arroyo dari kepemimpinan Philipina. Politisi dan sekitar 9 perwira militer ikut terlibat. Namun kudeta yang bertujuan menggalang people power ini gagal karena tidak mendapat respon dari masyarakat.
B.     Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis dapat merumuskan poin pertanyaan yaitu:
1.      Bagaimana berjalannya kudeta politik di Philipina pada 2007?
2.      Bagaimana pengaruh keamanan tradisional (dalam hal ini kekuatan militer) dalam sistem politik Philipina masa kudeta?




BAB II
PEMBAHASAN

A.    Kudeta Philipina
Akhir November 2007 lalu, kepemimpinan Presiden Gloria Macapagal Arroyo kembali diguncang kudeta. Kali ini bukan hanya militer yang turun tangan, salah seorang senator yang juga letnan ikut terlibat. Motivasi kudeta ini tidak lain masalah pemerintahan yang korup dan political distrust terhadap pemimpin negaranya yang dianggap tidak mampu mengatasi masalah-masalah pemerintahan, serta memprotes buruknya kesejahteraan prajurit. Kudeta ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Danilo Lim dan Letnan Antonio Trillanes IV yang juga menjabat sebagai senator. Mantan Wakil Presiden Teofisto Guingona ikut terlibat dalam kudeta ini.
Upaya kudeta yang diinisiasi oleh perwira-perwira militer dengan mengerahkan sekitar 30 tentara dan melibatkan orang-orang yang sama yang mengkudeta Presiden Arroyo pada 2003 dan 2006 ini menduduki The Peninsula Manila Hotel yang terletak di Distrik Makati, pusat perekonomian Manila[1].
Para personel militer dan perwira ini menduduki The Peninsula Manila Hotel selama sekitar 6 jam sebelum akhirnya dipaksa menyerah dan menghentikan aksinya oleh tentara dan polisi bersenjata lengkap dan dilindungi kendaraan lapis baja mendesak masuk bangunan[2]. Beberapa pengamat melihat kudeta yang dimaksudkan untuk mendapat perhatian masyarakat dan memanfaatkan people power Philipina ternyata sama sekali tidak mendapat respon positif dari masyarakat Philipina, terutama Manila.
Kudeta Lim dan Trillanes yang begitu cepat ini hampir dianggap sebagai protes biasa, mengingat banyaknya usaha-usaha kudeta yang dilakukan untuk menggulingkan Presiden Arroyo, meski akhirnya selalu gagal karena Presiden Arroyo masih memegang suara mayoritas di kabinetnya.
Pasca kudeta tersebut Presiden Arroyo memerintahkan adanya jam malam di Manila dan beberapa provinsi penting lainnya untuk mencegah terjadinya kudeta serupa.


B.     Keamanan Tradisional (Militer) dalam Sistem Politik Philipina Masa Kudeta
Berdasarkan Teori National Security Allan Collins dikatakan,
“National Security is the requirement to maintain the survival of the nation-state through the use of economic, military and political power and the exercise of diplomacy. Because of the highly competitive nature of nation states, for countries with significant resources and value is based largely on technical measures and operational processes. This ranges from information protection related to state secrets to weaponry for militaries to negotiations strategies with other nation states[3].”

Berdasarkan penjelasan Allan Collins diatas dapat terlihat pentingnya peran keamanan, terutama militer untuk menjaga keberlangsungan negara. Bersama-sama dengan ekonomi dan diplomasi, ketiganya menguatkan ketahanan nasional negara. Dikatakan juga bahwa tindakan-tindakan teknis dan operasional yang mempunyai nilai sumberdaya signifikan dalam menghadapi kecenderungan alami tiap negara untuk berkompetisi adalah kerahasiaan negara dan persenjataan militer.
Dari penjelasan tersebut peran militer amat besar. Apabila diposisikan dalam kasus kudeta militer di Philipina maka ada beberapa poin yang dapat diambil berkaitan dengan peran militer dalam masa kudeta.
Pertama, yang perlu disadari adalah adanya perbedaan budaya militer antara Philipina dan beberapa negara demokratis lainnya, contohnya Indonesia. Pasca reformasi orde baru, dwifungsi ABRI dan militer dihapuskan sehingga peran militer dalam politik dan kedudukannya di dewan perwakilan tidak ada lagi. Ditambah kesadaran para petinggi militer dan polisi bahwa untuk masuk ranah politik mereka harus meninggalkan karier kemiliterannya. Bahkan kedudukan Menteri Pertahanan dan Keamanan telah dipegang sipil dan tidak lagi oleh petinggi militer.
Hal ini yang mungkin sangat berbeda dengan Philipina. Di Philipina, militer sangat berperan penting. Bahkan berkaitan dengan dipilihnya seseorang untuk naik dan menjadi Presiden pun ada dukungan non-formal yang melibatkan unsur militer. Seperti diangkatnya Presiden Arroyo menggantikan Joseph Estrada yang diawali dari pengunduran diri Arroyo dari jabatan wakil presiden; kasus korupsi yang melibatkan Estrada; protes masyarakat yang berkembang menjadi kudeta yang didukung oleh kalangan rohaniawan dan militer; dan akhirnya Arroyo dipilih untuk menggantikan Estrada memegang tampuk kepemimpinan Philipina pada 2001. Meskipun masih mendapat banyak cemoohan dari pendukung Estrada yang tidak mengakui kepemimpinannya, Arroyo tetap bertahan.
Kedua, budaya politik Philipina yang sangat berbeda dengan negara demokratis lainnya. Sekali lagi penulis mengambil contoh pembanding Indonesia. Pada dasarnya, negara yang menganut pemerintahan demokratis harus menyadari adanya potensi penyampaian pendapat secara terbuka yang menjadi salah satu ciri demokrasi. Beberapa bentuk penyampaian pendapat ada yang memang dianjurkan dan dilakukan dengan damai, seperti mimbar bebas; long march; demonstrasi; dan aksi-aksi damai lainnya. Seperti disampaikan Launa, Dosen Ilmu Politik FISIP UBK, kudeta bukanlah cara yang elegan untuk menyampaikan pendapat, dalam hal ini bisa dikatakan kekecewaan, kelompok masyarakat terhadap pemimpin. Bahkan dalam masa transisi pemerintahan pun, kudeta tidak bisa dibenarkan untuk menjatuhkan pimpinan negara.
Budaya politik yang akan dibahas adalah mengenai kebiasaan penyampaian protes di Philipina yang dilakukan dalam bentuk kudeta, terutama kudeta militer. 3 kali kudeta dalam kurun waktu 6 tahun bukanlah indikator yang baik dalam proses demokrasi suatu negara. Selain tujuan kudeta yang biasanya adalah untuk menggulingkan suatu rezim secara paksa, terlalu banyak kudeta dalam kurun waktu singkat, terutama masih dalam satu rezim malah dapat menimbulkan anggapan negatif mengenai kinerja dan kapabilitas pemimpin.
Dalam pandangan pribadi penulis, militer dan politisi Philipina yang terlibat kudeta cenderung mengabaikan langkah-langkah penyampaian aspirasi yang lebih terorganisir dan berorientasi damai. Sebagai contoh pendudukan The Peninsula Manila Hotel yang terletak di pusat perekonomian dan bisnis Manila untuk menuntut turunnya Presiden Arroyo sangat jauh dari kesan damai. Meski tidak jatuh korban jiwa, namun bentuk seperti ini sangat mengganggu bukan hanya ketertiban dan ketenangan distrik tersebut, juga mengganggu perputaran roda perekonomian Manila.
Sementara di Indonesia, demonstrasi dan aksi masa pasca reformasi masih dalam lingkup penyampaian pendapat dan protes atas kebijakan pemerintah, tidak sampai menggulingkan rezim. Aksi yang dilakukan juga masih tergolong damai dan bebas unsur militer. Polisi dan militer di Indonesia cenderung bersikap netral dan hanya berposisi mengamankan jalannya aksi serta mengantisipasi adanya kekerasan.


Peran militer Philipina yang vokal dalam politik mungkin disebabkan masih bercampurnya aktor militer dan aktor politik. Belum ada netralisasi yang jelas seperti di Indonesia dimana dwifungsi ABRI telah dihapuskan. Contohnya saja Letnan Antonio Trillanes IV yang juga menjabat sebagai senator.

BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kudeta militer Philipina terhadap Presiden Arroyo pada 2007 menunjukkan peran aktor keamanan yaitu militer Philipina masih sangat kental dalam ranah politik. Keterlibatan perwira-perwira militer dalam 3 kudeta di masa pemerintahan Presiden Arroyo; dukungan non-formal militer terhadap pemimpin terpilih; dan dwisungsi militer di pemerintahan  menunjukkan bahwa militer sangat berpengaruh terhadap politik suatu negara, dalam hal ini Philipina.
Apabila dibandingkan dengan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi di Asia Tenggara, demokrasi di Philipina belum netral dan bebas nilai. Penyampaian aspirasi juga masih sangat tradisional, dimana saat satu kelompok tidak puas atau terdapat political distrust terhadap pemimpiin maka langsung melakukan kudeta, kurang menunjukkan budaya demokrasi yang sehat.
B.     Saran
Penulis sangat menyoroti masih adanya dwifungsi militer dalam pemerintahan Philipina. Militer sangat fokal dan berperan besar. Hal ini seharusnya diminimalisir di negara yang beraliran demokrasi. Militer seharusnya netral dari nilai-nilai politis. Ada pembedaan yang jelas dimana kursi-kursi pemerintahan seharusnya diplot untuk Sipil.
Militer dibenarkan untuk mengintervensi pemerintahan hanya apabila dalam situasi darurat tertentu yang tidak memungkinkan pemerintah berjalan dengan normal, contohnya pada masa perang.
Selain itu, publik Philipina perlu meluruskan pemahaman mengenai penyampaian aspirasi yang baik. Kudeta bukanlah cara yang appropriate untuk menyampaikan pendapat. Hal yang mungkin dapat disampaikan melalui aksi-aksi damai tidak perlu dijadikan agenda kudeta hingga mengganggu perekonomian dan aktifitas masyarakat. Belum lagi menghadapi pandangan internasional yang pastinya mempertanyakan pemerintahan yang dalam kurun waktu 6 tahun dan masih dalam satu rezim telah menuai 3 kali kudeta militer.
Dua poin yang menjadi pokok adalah netralitas militer dari pemerintahan dan budaya politik dalam hal menyampaikan aspirasi.


DAFTAR PUSTAKA


Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)